Papua (targetindo.com) – Seusai mengunjungi SD YPK Yediyah dan SMP Negeri Serui Laut, Anggota DPR RI. Yan Permenas Mandenas bersama rombongannya menyempatkan diri kunjungi RSUD Serui, Rabu 22 Februari 2023.
Anggota legislatif dari Fraksi Gerindra ini, secara langsung meninjau fasilitas yang dimiliki RSUD Serui, seperti ruang IGD, Poli Anak, Poli Penyakit Dalam dan Apotik serta Laboratorium maupun rawat inap.
Setelah melihat kondisi RSUD Serui secara langsung, Kepada sejumlah awak media, Dirinya mengaku akan mendorong hal ini kepada pemerintah pusat, melalui rapat Banggar DPR-RI
“Terhadap fasilitas kesehatan diwilayah-wilayah 3T seperti di Papua, walaupun tidak semua kabupaten dapat dibangun karena alokasi anggarannya cukup besar, Pintanya.
Menurutnya, Kita sharing, minimal bangunan gedung bersama Alkes akan dibantu dari pusat, kemudian pada operasionalnya serta tenaga dokter atau lainnya bisa dari kabupaten.
Memang yang menjadi fokus kami adalah bidang pendidikan dan kesehatan namun jika alokasi anggarannya terbatas, maka sudah barang ini tidak akan mencukupi
“Belum lagi beban kurs kita semakin meningkat yang menjadi pemicu harga barang ikut naik sehingga alokasi anggaran tidak sebanding kecuali kurs dolar menurun, Sahut Yan Mandenas.
Lebih jauh, Politisi Partai Gerindra menjelaskan bahwa lokasi bangunan RSUD Serui cukup besar yang mana telah beroperasi sekian lama
“Sehingga hal ini memang perlu dibangun kembali, lalu kemudian disediakan kembali gedung yang layak dan alat kesehatan juga akan terisi, Cetus legislator fraksi Gerindra.
Dikatakan hal tersebut nanti kita akan bicarakan sebaik mungkin dengan pemerintah pusat. Diakuinya bahwa bangunan dan alkes jika dibackup, akan membutuhkan biaya yang cukup besar sekitar 100 miliar.
Terkait obat malaria yang sulit didapatkan, setelah dirinya terima laporan dari pihak RS ternyata OAM ada pada Dinas Kesehatan. Regulasi ini perlu dicari apakah keterlambatan dari pusat atau dimana !
“Supaya obat malaria ini tidak ada batasan, sehingga pihak RS bisa membeli OAM untuk menangani pasien, apalagi di Papua ini penyakit malaria sudah menjadi langganan bagi setiap orang, Urainya.
Pantas saja kami temuin sama tentara-tentara, dikatakan kalau mereka lagi krisis obat malaria juga dan beberapa pasien di daerah lainpun alami hal yang sama.
“Untuk OAM ini akan di dorong, agar pemerintah prioritaskan dan berikan fleksibilitas kepada RS di daerah, guna dapat menambah alokasinya untuk menjawab kebutuhan pasien dalam setahun, Paparnya.
Andai kita cek misalnya stock obat sekitar 50 kalau pasiennya lebih 50 yang masuk bagaimana mau tangani karena OAM tak ada
“Yang ada pasti orang mati pasrah dan banyak angka kematian di Papua ini disebabkan oleh penyakit malaria jadi ini harus kita tekan, tandas Mandenas.
Dikatakan pihaknya memang mendorong kesejahteraan masyarakat Papua namun harus ada penanganan bersama antara pusat dan daerah.
“Dengan begitu saya bisa tahu kalau ternyata kita dorong anggaran sudah beres di daerah ternyata tau-taunya masih ada masalah yang sangat prinsip, Ujarnya lagi.
Menurutnya tanpa ada sharing pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat pembangunan kesehatan dan pendidikan di Papua tidak akan berjalan normal
“Ini akan menjadi catatan evaluasi kedepan dengan pemerintah pusat, termasuk nanti secara internal dengan menteri-menteri terkait, Pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Cyfrianus Mambay, menjelaskan bahwa anggaran untuk RS di tahun ini sekitar 36 miliar, tetapi dana tidak cukup.
“Kita mau bantu dari Dana DAU tetapi DAU dan Otsus sudah dialokasikan Khusus, sehingga pemerintah daerah tidak bisa melakukan kebijakan diluar dari itu, ungkapnya.
Menurutnya hal ini tidak dapat dilakukan lantaran penggunaan DAU saat ini diseluruh Indonesia oleh pemerintah pusat
“Sudah ditentukan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya penggunaan DAU masih fleksibel, tutupnya. (FN).
