Papua (targetindo.com) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama para OKP dan TOMAS, TODAT Gelar Dialog dengan Komisi I Anggota DPR RI. Yan Permenas Mandenas. S.Sos. M.Si.
Dalam rangka evaluasi Implementasi UU No. 2 tahun 2021, tentang Otsus Papua, bertempat di Gedung Silpa, Serui. Rabu 22 Februari 2023
Anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas menjelaskan yang menjadi catatan penting dalam dialog ini adalah mengevaluasi elektabilitas penggunaan dana Otsus yang dialokasikan pada kabupaten / kota
“Karena tanggung jawabnya sebagai Ketua tim Otsus yang ke Papua, mendorong anggaran ini dipindahkan dari Provinsi ke kabupaten/kota, sangat besar pertanggung jawaban program kedepan, ungkapnya.
Dikatakan hal ini nantinya akan dicek anggarannya, apakah bisa dipergunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan atau tidak. Kalau memang ada kendala dan regulasi pasti diperbaiki.
Kita akan dorong seluruh kabupaten/kota, untuk penggunaan anggaran diprioritaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
“Uang sudah turun langsung ke kabupaten jadi mereka sudah lebih muda gunakan alokasinya karena ditransfer langsung dari pusat ke daerah, ujarnya.
Menurutnya salah satu kriteria dalam pembagian Otsus ini misalkan tingkat kemahalan harga dan jumlah penduduk OAP serta wilayah geografis
“Dan kemahalan transportasi yang termasuk dalam syarat-syarat pembagian dana Otsus ke kabupaten/ kota, pintanya.
Lanjut memang fleksibel tetapi kita akan dorong, bila kabupaten kinerjanya bagus maka kita minta menteri keuangan untuk apresiasi kenaikan anggarannya
“Jadi nanti bupati-bupati tidak santai dan mereka berlomba sehingga kalau kinerjanya bagus kita kasih naik alokasinya, imbuh Mandenas.
Ditambahkan pula, untuk memacu setiap kabupaten/kota, bila memiliki anggaran besar tetapi kalau tidak melakukan apa-apa, tentu ini percuma saja.
Misalkan kalau disini dapat 141 milyar, Yahukimo bisa dapat 200 miliar, tetapi kalau kinerja belum sesuai ya…kita bisa evaluasi kembali dan kemungkinan ini dapat pindahkan sebagian kewilayah yang kinerjanya bagus
“Jadi biar program itu bisa terukur semua, tentu saja anggarannya besar dengan pengawasannya lebih ketat pula, tetapi harus mengapresiasi yang kinerjanya bagus, pungkas Mandenas. (FN).
