Papua (targetindo.com) – Penandatanganan bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim 1709.Yawa, yang berlangsung diruang rapat Sekda Yapen, Sabtu (04/11).
Hal tersebut demi menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, perlu adanya kesepakatan bersama dalam penyesuaian rasionalisasi anggaran penyelenggaraan pemilu didaerah ini.
” Besar harapan kami dari hasil pertemuan ini, dimana telah dilaksanakan penandatanganan bersama NPHD terkait pemilihan umum serentak tahun 2024,” kata Penjabat Bupati Yapen, Welliam R Manderi, S.IP. M.Si, usai rapat bersama.
Dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua penyelenggara, baik itu KPUD maupun Bawaslu yang telah memberikan ruang waktu untuk bersama – sama ditempat ini, melaksanakan penandatanganan NPHD tersebut.
” Kami percaya bahwa dengan penandatanganan ini, semua tahapan penyelenggaraan baik Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024, dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ditambahkan pula bahwa apa yang diharapkan nantinya dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik, mengingat hal ini telah menjadi harapan pemerintah maupun juga harapan dari masyarakat.
Disinggung terkait besaran dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, Pj. Bupati. Welliam Manderi, menjelaskan bahwa hal ini telah disesuaikan dengan rasionalisasi anggarannya.
” Untuk rasionalisasi anggarannya telah kita tetapkan. Hal ini mengingat Pilkada menjadi domainnya pemerintah daerah, sehingga dana yang dibutuhkannya telah kita maksimalkan, begitu” pintanya.
Lanjut kata Penjabat Bupati bahwa apa yang telah dirasionalisasi berkaitan dengan NPHD baik untuk KPU, Bawaslu, Polres serta Kodim, betul-betul ini bisa menjadi ukuran dan kebutuhan dalam pelaksanaan nantinya.
” Sampai dengan hari ini khusus untuk KPU, masih kita rasionalisasi. Jadi nanti dalam beberapa waktu kedepan kita sudah harus bisa mendatangani, karena sesuai dengan aturan itu sebelum tanggal sepuluh, ” sahut Welliam Manderi.
Dikatakan sebelum tanggal 10 sudah final semuanya. Kita bersyukur buat Bawaslu, Polres dan Kodim yang telah mendatangani NPHD nya. Untuk KPU dalam beberapa waktu kedepan bila fiks angkanya disampaikan ke kita, agar bisa ditandatangani.
” Saya kira ini semua berkaitan dengan keuangan daerah. Oleh sebab itu, mari kita duduk bersama – sama dan menerima bagian ini, khususnya untuk KPU. Dan terimakasih buat Bawaslu, Polres serta Kodim yang sudah menandatangani, ” catus Pj Bupati.
Dijelaskan walaupun hanya diparaf oleh yang mewakili tapi ini sudah menandakan bahwa mereka sudah siap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara.
” Saya mengajak kita semua bisa berkolaborasi, dengan berkomunikasi tanpa ada kata tidak berkomunikasi. Oleh sebab itu mari kita berkomunikasi secara baik, sehingga iven akbar ini sukses terselenggaranya, ” ajak Pj Bupati.
Menurutnya hal ini juga untuk kepentingan Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga untuk kepentingan secara nasional. Sebenarnya sesuai aturan kan tanggal 10 ! Surat Mendagri jelas. Andaikan tanggal 10 tidak bisa
” Artinya bahwa tidak ada kesepakatan antara penyelenggara dengan pemerintah daerah maka Kemendagri akan menfasilitasi bagian ini. Dan bila sudah tak ada kesepakatan, kami berharap KPU Provinsi akan mengambil alih bagian ini, ” tandasnya.
Kalau seandainya tidak ada kata sepakat. Tapi itu jauh dari harapan kita, ” Saya berharap untuk ini, dalam waktu dekat sudah harus kita selesaikan. Dan ini adalah rana kami di Kabupaten, sehingga saya pikir itu bagian dari kredibilitas kita. (*)
