Papua (targetindo.com) – Pj. Bupati Yapen. Cyfrianus Mambay, menghadiri dan sekaligus membuka “Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Yapen, TA. 2023.
Rapat Paripurna DPRD ini, berlangsung di Gedung Balai Sidang DPRD Kepulauan Yapen, jalan. Irian. Yapen Selatan, Rabu 11 Januari 2023.
Giat tersebut dihadiri, Pj. Bupati, Cyfrianus Mambay didampingi Ketuap beserta anggota dan fraksi DPRD bersama Ketua PN. Serui, Kepala Kejaksaan Negeri Yapen
Kapolres Yapen, Dandim 1709. Yawa dan Setda Kepulauan Yapen bersama seluruh perangkat pimpinan OPD maupun Vertical serta BUMN, BUMD bahkan Danpos. AL. Serui.
Pj. Bupati Yapen. Cyfrianus Mambay dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna DPRD ini, membahas tentang Raperda APBD Kabupaten Kepulauan Yapen, TA. 2023, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikatakan bahwa rancangan APBD, 2023, ini berdasarkan nota kesepahaman kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara, yang di tandatangani bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, pada pekan lalu.
Penyusunan rancangan APBD 2023, telah melalui proses dan mekanisme yang cukup panjang, sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak terlepas dari dukungan maupun sinergitas yang baik dari DPRD
“Dalam memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, guna terwujudnya RAPBD 2023, yang berkwalitas, transparan, akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, Ujar Nya.
Disamping itu, Pj. Bupati Yapen, menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD, dengan harapan semoga raperda APBD TA. 2023
“Yang disampaikan dan akan diserahkan untuk dibahas, oleh alat-alat kelengkapan dewan melalui rapat paripurna ini, sehingga dapat terima serta disetujui, guna ditetapkan menjadi Raperda Kabupaten Kepulauan Yapen, sahut Cyfrianus Mambay.
Menurutnya bahwa, berdasarkan rencana daerah serta pemerintah daerah dan RAPBD 2023, terdapat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.
Untuk pendapatan daerah telah ditetapkan kebijakan – kebijakan, TA. 2023, yaitu :
01. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan.
02. Penggalian potensi pendapatan baru, sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan terutama di luar pajak dan retribusi daerah.
03. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi.
04. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke Bank atau lembaga keuangan.
05. Meningkatkan koordinasi kerjasama dukungan antara OPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.
06. Meningkatkan evaluasi monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
07. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah.
08. Pembentukan Satuan tugas untuk optimalisasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Ini semua mengacu pada kebijakan APBD, maka pendapatan daerah kabupaten sebesar : Rp. 1.164.373.150.000.000, Cetus Pj. Bupati.
Adapun pendapatan daerah meliputi :
PAD yang ditargetkan sebesar, Rp. 50.209.867.000.000 yang diperoleh dari :
01. Pajak daerah sebesar, Rp. 10.203.600.000.000
02. Retribusi daerah sebesar, Rp. 8.060.000.000.000
03. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar, Rp. 7.296.712.000.000
04. Dan lain-lain PAD yang sah sebesar, Rp. 24.649.555.000.000
Komponen pendapatan daerah lainlain yaitu, pendapatan transfer yang ditargetkan sebesar, Rp. 1.114.163.283.000.000
Diperoleh dari pendapatan transfer pemerintah pusat, sebesar. Rp. 1.100.909.668.000.000 dan dari pendapatan transfer antar daerah sebesar. Rp. 13.253.615.000.000, Urainya.
Selanjutnya tentang kebijakan belanja daerah, TA. 2023, direncanakan sebesar, Rp. 1.153.439.444.000.000 yang akan digunakan antar lain, belanja operasi, sebesar. Rp. 709.793.348.979.000, yang meliputi :
Belanja Pegawai sebesar. Rp. 315.367.075.065.000
Barang dan Jasa sebesar. Rp. 330.488.162.230.000
Belanja Bunga sebesar. Rp. 12.292.000.000.000
Belanja Hibah sebesar. Rp. 35.737.190.684.000
Belanja Bansos sebesar. Rp. 15.908.921.000.000
Kebijakan belanja daerah dalam RAPBD Yapen 2023, juga digunakan untuk belanja modal atau belanja program, sebesar. Rp. 281.379.231.021.000
Belanja tak terduga, sebesar. Rp. 5.500.000.000.000 dan Belanja Transfer, sebesar. Rp. 156.766.864.000.000, terkait kebijakan pembiayaan daerah TA. 2023, hanya di rencanakan
Untuk pengeluaran pembiayaan, sebesar. Rp. 10.933.706.000.000, terdiri dari, penyertaan modal daerah, sebesar. Rp. 2.105.000.000.000, yang di peruntukan kepada Bank Papua, sebesar. Rp. 1.105.000.000.000, jelas Nya.
Untuk PDAM sebesar. Rp. 1.000.000.000.000 dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebesar. Rp. 8.828.706.000.000.
Potensi pendapatan daerah, sebesar. Rp. 1.153.439.444.000, maka terjadi surplus anggaran, sebesar. Rp. 10.933.706.000.000 dan dari dana surplus anggaran tersebut.
Digunakan untuk membiayai pengeluaran penyertaan modal kepada PT. Bank Papua, sebesar. Rp. 1.105.000.000.000 dan juga kepada PDAM, sebesar. Rp. 1.000.000.000.000 serta cicilan utang, sebesar. Rp. 8.828.706.000.000.
Sehingga struktur APBD Yapen. TA. 2023 adalah Nihil, demikian gambaran umum RAPBD yang disampaikan pada pembukaan rapat paripurna DPRD, tandasnya.
(FN).
