Papua (targetindo.com) – Dinas Perdangan & Perindustrian Kabupaten Kepulauan Yapen, anggarkan dana 5 miliar untuk pembangunan perluasan los pasar Aroro Iroro Serui.
Pembangunan pasar yang bersumber dari dana Otsus ini, seyogianya telah dikerjakan namun terkendala dengan adanya komplen dari pihak pemilik hak ulayat.
Menyikapi hambatan tersebut, Kadis Perindag Fredy Ayomi, mengaku telah memanggil pihak pemilik hak ulayat untuk berunding bersama guna mencari solusinya, namun hal tersebut belum menuai hasil.
Terakhir terjadi pemalangan hingga urusan ke kepolisian tetapi belum ada titik temu, jadi hal ini kita akan tempuh jalur hukum lewat Pengadilan, ujar Fredy ayomi saat ditemudi awak media di ruang kerjanya, Kamis (29/9/2022).
Dikatakan apabila ditempuh melalui jalur hukum pihaknya akan menyiapkan segala dokumen-dokumen terkait kepemilikan lahan tersebut.
Menurutnya, jalur hukum tersebut ditempuh apabila proses mediasi tidak mendapat titik temu, kendati saat ini pemerintah daerah terus berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.
Untuk pembangunan perluasan los pasar Aroro Iroro menurut, Fredy bahwa sesuai perencanaannya selain pembangunan los pasar tersebut didalamnya juga akan tersedia terminal penumpang.
Ini adalah pasar rakyat, jadi yang pasti ada penambahan terminal dan juga beberapa kios serta jalur bongkar muat taksi, bebernya.
Pada kesempatan itu, Ia berharap kepada pemilik hak ulayat dan masyarakat, agar dapat mendukung pembanguan pasar ini, karena keberadaan pasar tersebut bermanfaat bagi masyarat juga.
Saya mohon dukungan pihak keluarga dan masyarakat kita, duduk sama-sama dengan pemerintah daerah mencari solusi yang terbaik karna pasar ini adalah untuk masyarakat, ungkapnya.
Dirinya menyebutkan apabila ujung permasalahan ini tetap ditempuh jalur hukum, kata Fredy siap mengajukan diri sebagai saksi ahli.
Pasalnya pada saat ganti rugi lahan pasar aroro iroro dia menjabat sebagai Kepala Distrik Yapen Selatan.
Saat itu ada ganti rugi tanah yang pembayaran di tahun 2002 melalui keputusan Bupati dan DPRD nomor 52 tahun 2000.
Dimana dilakukan ganti rugi kepada pemilik hak ulayat yang pemerintah daerah menggunakan tanah-tanah untuk aset daerah, tandasnya.
Ketika disinggung tentang papan proyek yang tidak ada di lokasi, Fredy menjelaskan pemasangan plang proyek belum dilakukan.
Karena lokasi tersebut masih dalam proses mediasi antar pemerintah dan pemilik hak ulayat.
Namun dikatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memasang plang proyek tersebut.
Ini saran yang baik karna masih ada masalah, nanti kami akan buat papan untuk dipancang,” Tutupnya
(FN).
