Papua(targetindo.com) – Kendati Musda Ke-XV GPdI Papua telah ditutup melalui prosesi ibadah bersama yang berlangsung di Gereja GPdI El-Shaday Imandoa Serui, jumat malam 26 Agustus 2022.
Ironisnya dalam pelaksanaan Musda Ke-XV GPdI Papua, dikejutkan dengan adanya beberapa tahapan pleno yang mengalami penundaan yakni pleno ke-7 dan ke-8 terkait pemilihan dan pelantikan Ketua MD periode 2022-2027.
Hal ini dibenarkan, Panitia Pengarah Nominasi Musda Ke-XV Papua, Pdt. Hans Hamadi, saat ditemuin sejumlah awak media seusai ibadah penutupan musda, mengatakan bahwa benar ada tahapan pleno yang kami tunda yakni pleno ke-7 dan ke-8.
Dikatakannya, untuk pleno ke-7 ini, merupakan keputusan Majelis Pusat (MP) tentang bursa calon ketua Majelis Daerah (MD) namun hal tersebut mengalami kekrisuhan antara juklak dan juknis terkait rekomendasi MP tentang kandidat yang diusulkan perlu dikoordinasikan kembali.
Menurutnya, sesuai arahan MP dimana kegiatan tersebut akan diperpanjang terhitung sejak hari ini (26/08) hingga 6 bulan kedepan, ini juga sesuai penyampaian Ketua MD Papua dimana pada kegiatan yang sama akan digelar disini (Serui).
Dalam 6 bulan kedepan pihaknya akan ke Jakarta guna mengklarifikasi segala surat-surat yang telah diedarkan yakni SK Ketua MP tentang menganulir aturan dasar juklak-juknis dari MP.
Memang secara hiraki organisasi GPdI terkait AD/ART itu lebih tinggi dari semua surat-surat organisasi gereja karena memiliki UU secara legal, jika seandainya masih terdapat rekomendasi MP terkait pembatalan maka hal ini perlu dilakukan klarifikasi kembali, sahut Pdt. Hamadi.
Dalam pernyataan sebagai Ketua Panitia, dirinya akan memelihara kebenaran sesuai surat gugatan mereka kepada kami yakni surat 05 berimplimentasi pada surat 04 yang dialamatkan Ketua MP.
Agar hal ini menjadi pertimbangan terhadap surat 05 untuk pemanggilan nominator pada paparan visi misi, terjadi kelemahan pada calon kandidat yang melapor sebab Ketua MP tak melihat surat 04, namun hanya melihat surat pemanggilan sehingga hal ini mungkin mereka merasa tidak adil dan mengajukan keberatan, terangnya.
Berdasarkan surat tersebut, maka kami panitia akan upaya untuk menemui MP guna penyampaian surat 04 yang terkait surat 05 ini bisa keluar, agar perlu diklarifikasi apabila gereja tak mampu menyelesaikan maka kami akan tempuh jalur hukum positif yang berlaku di pemerintahan.
Sebagai anak papua, saya akan menjaga keadilan dan kebenaran, bila perlu kami akan ditempuh melalui proses hukum, ini terlepas dari rekan-rekan panitia lainnya maupun MD Papua, tegas Pdt. Hans.
Pengamatan kami selaku panitia, apa yang sudah dilaksanakan kami ini telah sesuai berdasarkan aturan hukum, itulah akan menjadi langkah awal kami untuk melaporkan ke Polda agar supaya para pihak dipanggil guna klarifikasi dan jika data kami cukup kuat akan juga ditempuh ke PTUN.
Ini dilakukan jika nantinya dalam pertemuan dengan MP mengalami kendala yakni bersikukuh dalam penggunaan surat tersebut, sudah barang tentu kami menuju ke jalur hukum melalui pemerintah selaku penegak hukum yang melindungi gereja, pungkasnya.
Hamadi berharap dimasa 6 bulan ini ada perubahan yang dapat diambil, andai nanti bila MP menganulir semua surat kami dan tetap bersikukuh seperti ini maka sudah jelas akan ada pemelihan disini, bila tidak hal ini kita akan menunggu petunjuk dari MP terkait pleno 8 tentang pelantikan badan formatur tunggal serta pengurus.
Kami selaku panitia pengarah menyampaikan permohonan maaf kepada peserta musda atas peristiwa ini, kendati hal ini merupakan bagian dari dinamika berdemokrasi akan tetapi selaku orang percaya kepada Kristus kita telah memaafkan dan mengampuni supaya kita tetap menjadi jemaat yang baik, imbuh Nya.
Tak luput kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah memfasilitasi semuanya, sehingga kami merasa aman nyaman berada disini, terutama faktor keamanan terjamin dan makan minum pun juga terjamin.
Surat 05 tentang pemanggilan peserta dalam pemaparan visi misi dan surat 04 terkait 12 nominator sesuai hasil verifikasi dari juklak-juknis teknis nominasi yang masuk atau tidak bahkan mengundurkan diri karena berkasnya tidak lengkap sehingga tersisa 2 calon saja.
Berdasarkan surat 04 jelas, siapa yang MS maupun siapa yang TMS, sedangkan surat 05 merujuk pada surat 04 maka akan kami lakukan pemanggilan terhadap kandidat yang lolos, tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Musda Ke-XV GPdI Papua, Boy Markus Dawir menegaskan terkait pleno 7 yang diskrosing itu karena ada surat yang segera diklarifikasi bersama MP tentang keabsahan surat yang ada.
Dirinya selaku Ketua Panitia Penuh menuturkan bahwa ada 3 surat yang telah kami kirim yakni surat pertanggal 23 Juli dan ditanggal 29 Juli serta tanggal 14 Agustus, muncul surat tertanggal 28 Juli, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa ! Salah satu surat tersebut diselipkan, tandas BMD.
(FN).
