Papua (targetindo.com) – Dialog publik penguatan internal Polri bertemakan ” Menapik Hoax, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik dan SARA pada pemilu 2024 ” yang diikuti oleh seluruh jajaran Polda maupun Polres se-Indonesia.
Dialog publik internal melalui aplikasi zoom meting, ini juga diikuti pula jajaran Polres Kepulauan Yapen, dipimpin langsung Kapolres. AKBP Herzoni Saragih, berlangsung diruang kerjanya, jalan Sam Ratulangi, Kamis 26 Januari 2023.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Bawaslu Hofni Ayomi bersama Gakkumdu Yapen maupun Kasubaghumas Polres, Iptu. M. Borut serta Media Online targetindo.com dan Saireri.News
Kapolres Yapen. AKBP Herzoni Saragih, seusai video conference kepada awak media mengatakan dialog publik ini, merupakan langkah yang baik untuk menghindari tingkat kerawanan jelang pemilu 2024.
“Selain itu juga untuk mengatasi berbagai beredarnya berita-berita bohong, ujaran kebencian maupun politik identitas serta polarisasi politik dan SARA, Ucapnya.
Dikatakan perlu adanya peran aktif pemerintah daerah, lebih khusus para ASN dan penyelenggara pemilu (KPU) serta badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi nantinya
“Bila netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 dapat terlaksana sesuai yang diharapkan, maka hal ini akan terciptanya situasi kamtibmas aman dan kondusif, pinta Kapolres.
Lanjut Kapolres, peran serta media juga sangat dibutuhkan, namun diharapkan dalam pemberitaan nantinya dapat mengedepankan KEJ, terkait proses pelaksanaan pemilu
“Selain itu juga harus proporsional dalam menyuarakan kebenaran dan mampu mengedukasikan masyarakat, agar dapat menapik berita hoax ditengah situasi nasional, sahut AKBP Herzoni Saragih.
Pada kesempatan ini, Kapolres juga menitipkan pesan kepada para forkopimda untuk sering – seringlah lakukan rapat koordinasi, agar menjaga netralitas pada pemilu 2024.
Masyarakat dihimbau untuk tidak serta-merta dapat merespon berita yang belum diakui kebenarannya,, melainkan cermati dulu keabsahan berita tersebut
“dikhawatirkan jangan sampai hal ini, justru menjerat masyarakat dan akhirnya dapat membuat kerusuhan maupun kerugian bagi konduktivitas keamanan kamtibmas, pungkasnya.
(FN).
