Papua (targetindo.com) – Polres Waropen gelar Conferensi Pers Tahap II, terkait penyerahan tersangka MLD dan SSR serta BB, atas perkara tindak pidana korupsi pembangunan Asrama Putra, di Jayapura, pada Dinas P & K, Kab. Waropen TA. 2018, di Teras Makopolres Waropen, Senin 10 Oktober 2022.
Kegiatan konferensi pers ini, dipimpin oleh Kapolres Waropen AKBP. Naharuddin, S.Sos., didampingi Wakapolres Kompol. Yohanes BK, bersama Kasat Reskrim Iptu. Zakaruddin, SH.MH dan dihadiri PJU Polres Waropen.
Kapolres Waropen, AKBP. Naharuddin.S.Sos, melalui conferensi pers, kepada awak media mengatakan bahwa perkara Tipikor tersebut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/33/IV/2021/PAPUA/RES WAROPEN, tertanggal 06 April 2021.
“Dengan 3 (tiga) orang tersangka, yakni : SS selaku Kontraktor Pelaksana (KP) dan MLD selaku Pengguna Anggaran (PA) serta SSR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Waropen, Ujarnya.
Dan hari ini, pihak Polres Waropen akan melaksanakan Tahap II, penyerahan tersangka, MLD serta SSR dan BB, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.
Sedangkan tersangka SS, telah kami lakukan Tahap II, ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, di tanggal 04 Oktober 2022.
“Dimana tersangka SS, kami tangkap di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Oktober 2022, sahut Kapolres Waropen.
Perlu diketahui bahwa pekerjaan pembangunan asrama putra mahasiswa Waropen di Jayapura, dengan nilai kontrak, Rp. 5.575.000.000.
“Hal ini berdasarkan hasil penghitungan, BPKP Provinsi Papua, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.873.535.369, Ungkap Nya.
Kapolres, menambahkan dalam penyidikan perkara Tipikor, pihaknya telah memeriksa 23 saksi dan 2 saksi ahli.
“Yang masing-masing ahli, bidang konstruksi maupun ahli bidang penghitungan kerugian keuangan negara, cetus AKBP. Naharuddin.
Untuk ketiga tersangka, kami sangkakan, pasal 2 (1) Jo pasal 18 (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana atau Pasal 3, Jo pasal 18 (1), (2) dan (3) UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Diakhir rilisnya, Kapolres Waropen AKBP. Naharuddin, S.Sos., menyampaikan dengan dilaksanakan Tahap II Perkara Tipikor ini.
“Menunjukkan bahwa Polres Waropen berkomitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi diwilayah hukum Polres Waropen, tandasnya.
Penulis : Dian Nova Wiranto.
Editor : Tim Redaksi.
