Papua (targetindo.com) – Kasus dugaan penggunaan ijazah palsu, yang menyeret 5 Kepala Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, kini menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli oleh Sat-Reskrim Polres Yapen.
Kasus tersebut mencuat berdasarkan aduan masyarakat, pasca pemilihan kepala kampung serentak di tahun 2021.
Dugaan penggunaan ijazah palsu 5 kepala kampung tersebut yakni : Kampung Baireri Distrik Ambai serta Kampung Nundawipi Distrik Yapen Selatan.
Kampung Arareni Distrik Ampimoi, maupun Kampung Narei Distrik Yapen Barat, dan Kampung Sere-Sere Distrik Yapen Timur.
Hal ini diungkap, Kasat Reskrim, Iptu. Dedy Syaputra Bintang kepada awak media saat ditemuin diruang kerjanya, Rabu siang, 28 September 2022.
Menurutnya, kasus tersebut awalnya sudah dilaksanakan SPDP ke pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen.
Dan penyidik telah memeriksa beberapa kepala kampung yang diduga menggunakan ijazah palsu, kemudian dilanjutkan pemeriksaan saksi ahli di Jayapura.
Kini anggota kita telah berada di Jayapura untuk pemeriksaan saksi ahli dan kami pun tengah menunggu hasilnya, sahut Iptu. Dedy Bintang.
Diakuinya, pemeriksaan tersebut sedikit mengalami keterlambatan, karena adanya pergantian pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Namun selain itu juga, pihaknya tengah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini, Ujar Kasat.
Dalam kasus ini, pihak dinas pendidikan Provinsi Papua yang akan menyimpulkan keabsahan ijazah dimaksud, apa sesuai data pokok dan sistem pendidikannya.
Sehingga kasus tersebut nantinya, setelah hasil dari saksi ahli akan kita naikan statusnya, pungkasnya.
Menyangkut keaslian dokumen ijazah tersebut, baru diketahui ketika dilakukan pemeriksaan saksi ahli.
Meskipun pengecekan secara fisik oleh penyidik, kini ditemukan dugaan-dugaan indikasi.
Namun yang dapat menjelaskan hal ini dari pihak dinas pendidikan provinsi, yang tertuang dalam BAP saksi ahli.
Nantinya kita akan melaksanakan pengembangan – pengembang lagi, namun saat ini kita fokus pada pembuktiannya dulu, tandasnya.
Dikatakannya, apabila dalam kasus tersebut ini terbukti, maka Penyidik menyangkakan kepada pelaku dengan pasal 263 (2) KUHP.
Yakni menggunakan dokumen palsu yang dapat merugikan orang lain atau negara, dengan ancaman 5 tahun penjara berdasarkan UU pada sistem pendidikan nasional.
( FN).
